Gejolak Pembebasan Timor Timur Hingga Penarikan Pasukan TNI Oleh Wiranto

By | April 6, 2019

Gejolak pembebasan Timor Timur hingga penarikan pasukan TNI oleh Wiranto. Dili, ibukota Timor Timur lebih tepatnya 150 kilometer ke arah Baucau, ratusan wartawan dalam dan luar negeri berkumpul di sebuah hutan di pinggiran kota. Pada tanggal, 18 Agustus 1999, Forcas Armados de Libertacao Nacional de Timor Leste (Falintil),tentara pembebasan Timor Timur, merayakan hari ulang tahun mereka yang ke-24 dan mendatangkan wartawan dalam sebuah konferensi pers.

Gejolak Pembebasan Timor Timur Hingga Penarikan Pasukan TNI Oleh Wiranto

Gejolak Pembebasan Timor Timur Hingga Penarikan Pasukan TNI Oleh Wiranto

Pemerintah Jakarta melalui Presiden Habibie ketika itu memberikan komando. Ia meminta agar para pentolan milisi “mengambil sikap” jika kelompok pro-otonomi kalah dalam jajak pendapat 30 Agustus 1999. “Jika kita kalah, tidak boleh ada sebuah batu pun yang ditinggalkan,” kata anggota milisi Tim-Tim pro-integrasi. Yang dapat di artikan bahwa “Timor-Timur harus di bumi hanguskan” pernyataan Presiden tersebut langsung di saksikan oleh jendral besar Wiranto.

Pertemuan selanjutnya dilakukan di kediaman Presiden Habibie di Patra Kuningan, Jakarta Selatan.  Presiden sekali lagi menegaskan soal “sikap” yang mesti diambil jika pro-otonomi kalah.

Milisi sipil itulah yang menjadi inti kekerasan. Ia juga dianggap tidak mencegah terjadinya kerusuhan pada 5-6 September 1999 di Dioses Dili dan Suai tak lama setelah hasil jajak pendapat diumumkan. Peristiwa bentrok yang terjadi di kediaman Uskup Dilli, Ximenes Bello, pada September 1999 lalu ternyata didahului dengan penarikan pasukan TNI yang semula berjaga di lokasi. Kehadiran 60 anggota TNI yang semula ditugaskan untuk mengantisipasi perselisihan di Diosis Dilli sehari sebelumnya itu ditarik ke posnya masing-masing karena kediaman itu dinilai bukan prioritas pengamanan. Bekas Kepala Staf Kodim 1627 Dilli, Mayor Infanteri Salmon Manafe, mengungkapkan kronologis penarikan pasukan itu dalam lanjutan persidangan pelanggaran HAM berat di Timor Timur.

Bentrokan di Diosis terjadi 5 September 1999 yang menyebabkan korban tiga orang luka-luka, menurut Salmon. Penarikan Pasukan ini di sinyalir kesalahan Wiranto yang saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI. Yang mengkomandoi pasukan TNI yang menjaga ketertiban saat terjadi pemungutan suara di timor leste.

Beberapa aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) mengkritik tindakan Wiranto terkait dengan dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, Wiranto memegang tanggung jawab tertinggi atas masalah keamanan usai pengumuman referendum di Timor Timur saat itu.

Pada saat itu Wiranto beberapa kali diberi tahu pers, anggota komunitas internasional, dan pemimpin Timor Leste mengenai kelompok milisi yang tengah melakukan kejahatan berada di bawah komando TNI. Tapi Wiranto membiarkan mereka melakukan kejahatan tanpa mendapatkan hukuman. Para pejabat militer yang melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor Leste berada di bawah tanggung jawab Wiranto sebagai Panglima TNI

Tapi Wiranto menentang semua tuduhan itu. “Saya berani bersumpah, tidak pernah terpikir, berkeinginan, merencanakan, apalagi memerintahkan berbagai kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, penculikan, dan pengusiran. Saya justru melakukan berbagai upaya pencegahan,” katanya dalam jumpa pers.

Wiranto mengatakan situasi di Timor Timur mulai bergejolak ketika kelompok yang kalah dalam jajak pendapat melakukan protes sehingga muncul tindak kekerasan. “Satunya (yang kalah) protes, ngamuk sendiri, kok dituduhkan ke kami, ujar Wiranto.

Krisis politik di Timor Timur tahun 1999 dimulai saat serangan militan anti kemerdekaan terhadap penduduk, dan meluas menjadi kerusuhan di seluruh Timor Timur. Konflik itu berpusat di Dili. Kerusuhan meletus setelah mayoritas pemilih referendum Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia.